RPJM DESA

"Berkat RPJM Desa Arah Pembangunan Desa Lebih Jelas, Keswadayaan Lebih Dihargai dan Semakin Meningkat, Dukungan Anggaran Pembangunan Desa Juga Meningkat"

Ungkapan tersebut di atas muncul dalam proses berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam kegiatan pertemuan koordinasi lintas aktor yang diselenggarakan oleh BPM Propinsi NTB bekerjasama dengan ACCESS Phase II pada tanggal 29-30 Juni 2010 di Hotel Lombok Raya Mataram-Lombok.

Marsamsuma, nama salah seorang peserta pertemuan yang mewakili fasilitator desa Kuripan Selatan yang sekaligus juga termasuk aparatur pemerintah desa mengungkapkan bahwa sebelum desanya mengembangkan RPJM Desa pada tahun 2006 dengan dukungan Kerjasama LSM Mitra Samya dan ACCESS-AusAID, usulan kegiatan pembangunan selalu dibuat di atas meja alias tanpa musyawarah dan bahkan hal-hal yang diusulkan tidak pernah mengalami perubahan dari tahun ke tahun "setiap akan musrenbang kecamatan usulan yang dulu lagi ditulis kembali dan dibawa ke kecamatan, soalnya tidak pernah ada realisasi" ungkapnya

"Agak berbeda dengan setelah ada RPJM Desa yang kami susun secara partisipatif, meski prosesnya cukup panjang dan melelahkan namun cukup menyenangkan karena banyak rencana yang telah dapat direalisasikan baik secara swadaya maupun dukungan pemerintah dan pihak lainnya" ungkap Marsamsuma lebih lanjut

Foto : Marsamsuma saat pleno penyusunan RPJM Desa

Tips menarik yang dibagikan oleh Marsamsuma untuk merealisasikan kegiatan yang ada dalam RPJM Desa dan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja pembangunan (RKP) Desa, yaitu dibentuknya tim desa yang mengawal hasil perencanaan. Pengawalan ternyata tidak hanya dilakukan melalui mekanisme musrenbang, tetapi tim dibagi sesuai bidang pembangunan yang selanjutnya menyusun gagasan rinci (proposal) dan dipromosikan ke satuan kerja perangkat daerah yang sesuai. Promosi yang dilakukan masing-masing tim dengan berbekal PJM Desa, RKP Desa dan juga gagasan rinci (proposal) direspon postif oleh pemerintah kabupaten (SKPD) dengan merealisasikan program.

Kegembiraan yang sama juga terungkap dari salah seorang peserta (sekaligus narasumber) yang berasal dari Desa Ndapayami di Kabupaten Sumba Timur yaitu Agustina. "Setelah ada RPJM Desa, cukup banyak program pembangunan yang dilaksanakan di desa kami" ungkapnya.

Ternyata salah satu faktor pendorongnya adalah kemauan kuat dari pemerintah kabupaten Sumba Timur (BAPPEDA) agar RPJM Desa yang telah disusun benar-benar digunakan acuan oleh SKPD yang ada. "Sebelum SKPD menyusun rencana, kami mengajaknya pertemuan dan menekankan agar RPJM Desa yang ada digunakan oleh SKPD dan setelah disusunpun saya tanyakan pada SKPD mana bukti kesesuaian rencananya dengan rencana desa" ungkap Zainal Arifin (Foto : Paling kiri) dari BAPPEDA Sumba Timur yang juga hadir sebagai peserta dan narasumber berbagi pengalaman serta pembelajaran. Lebih lanjut diungkapkan juga bahwa dengan adanya RPJM Desa, pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan anggaran pembangunan untuk desa.

Hal penting lain yang dihasilkan adalah kerangka tindak lanjut, dimana disepakti untuk mendorong pengembangan data terkait kondisi masyarakat sehingga dapat benar-benar menjadi acuan bersama para pihak.

Sekelumit catatan
dari Pertemuan Koordinasi Lintas Aktor Propinsi NTB

BAGUS A